Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 di ubah dengan UU …

Meliputi tentang bagaimana sebaiknya mendakwakan tindak pidana korupsi, agar dalam pembuktiannya dapat menggunakan sistem beban terbalik.

Korupsi politik di negara modern

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-96052-6-1

Deskripsi Fisik

xvii, 516 hlm ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 ART K-1

Membasmi Korupsi

Edisi

Cet.3

ISBN/ISSN

9794612871

Deskripsi Fisik

xxviii+ 296 Hlm ; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 KLI M-1

Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberan…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9794140031

Deskripsi Fisik

xvi + 298 Hlm ; 14,5 X 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 KAL P-1

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dilengkapi UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional

Dibahas juga sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia

Korupsi, kebijakan aparatur negara dan hukum pidana

Edisi

Cet.2

ISBN/ISSN

9793957611

Deskripsi Fisik

xii+712 hlm;14 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 ADJ K-1

Naskah Kebijakan Tingkat Kepatuhan Hakim Tipikor Terhadap Perma Nomor 1 Tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi+96 hlm; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Rit N

Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi+242 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Wah P

Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi

Edisi

cet 1

ISBN/ISSN

978-602-9488-16-6

Deskripsi Fisik

xvii,171 hlm;15x23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 TIM